Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan
benegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum,
adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota
masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat di artikan sebagai suatu
sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan
publik untuk masyarakat seluruhnya.
Secara umum budaya
politik terbagi atas tiga :
- Budaya politik apatis (acuh, masa bodoh, dan pasif)
- Budaya politik mobilisasi (didorong atau sengaja dimobilisasi)
- Budaya politik partisipatif (aktif)
Tipe-tipe Budaya politik
- Budaya politik parokial yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Budaya politik suatu masyarakat dapat di katakan Parokial apabila frekuensi orientasi mereka terhadap empat dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap keempat dimensi tersebut. Tipe budaya politik ini umumnya terdapat pada masyarakat suku Afrika atau masyarakat pedalaman di Indonesia dalam masyarakat ini tidak ada peran politik yang bersifat khusus. Kepala suku, kepala kampung, kyai, atau dukun,yang biasanya merangkum semua peran yang ada, baik peran yang bersifat politis, ekonomis atau religius.
- Budaya politik kaula (subjek),yaitu budaya politik yang masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan subyek jika terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan objek output atau terdapat pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang di buat oleh pemerintah. Namun frekuensi orientasi mengenai struktur dan peranan dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan. Para subyek menyadari akan otoritas pemerintah dan secara efektif mereka di arahkan pada otoritas tersebut. Sikap masyarakat terhadap sistem politik yang ada ditunjukkan melalui rasa bangga atau malah rasa tidak suka. Intinya, dalam kebudayaan politik subyek, sudah ada pengetahuan yang memadai tentang sistem politik secara umum serta proses penguatan kebijakan yang di buat oleh pemerintah.
- Budaya politik partisipan,yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Dan juga merupakan suatu bentuk budaya politik yang anggota masyarakatnya sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik. Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung. Masyarakat cenderung di arahkan pada peran pribadi yang aktif dalam semua dimensi di atas, meskipun perasaan dan evaluasi mereka terhadap peran tersebut bisa saja bersifat menerima atau menolak.
Budaya politik yang
berkembang di Indonesia
sama dengan
Gambaran sementara tentang budaya politik Indonesia, yang tentunya haruus di
telaah dan di buktikan lebih lanjut, adalah pengamatan tentang variabel sebagai
berikut :
- Konfigurasi subkultur di Indonesia masih aneka ragam, walaupun tidak sekompleks yang dihadapi oleh India misalnya, yang menghadapi masalah perbedaan bahasa, agama, kelas, kasta yang semuanya relatif masih rawan/rentan.
- Budaya politik Indonesia yang bersifat Parokial-kaula di satu pihak dan budaya politik partisipan di lain pihak, di satu segi masa masih ketinggalan dalam mempergunakan hak dan dalam memikul tanggung jawab politiknya yang mungkin di sebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, dan ikatan primordial.
- Sikap ikatan primordial yang masih kuat berakar, yang di kenal melalui indikatornya berupa sentimen kedaerahan, kesukaan, keagamaan, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu; purutanisme dan non puritanisme dan lain-lain.
- kecendrungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhi sikap paternalisme dan sifat patrimonial; sebagai indikatornya dapat di sebutkan antara lain bapakisme, sikap asal bapak senang.
- Dilema interaksi tentang introduksi modernisasi (dengan segala konsekuensinya) dengan pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat.
Budaya Politik di
Indonesia
- Hirarki yang Tegar/Ketat
Masyarakat Jawa,
dan sebagian besar masyarakat lain di Indonesia, pada dasarnya bersifat
hirarkis. Stratifikasi sosial yang hirarkis ini tampak dari adanya pemilahan
tegas antara penguasa (wong gedhe) dengan rakyat kebanyakan (wong
cilik). Masing-masing terpisah melalui tatanan hirarkis yang sangat ketat.
Alam pikiran dan tatacara sopan santun diekspresikan sedemikian rupa sesuai
dengan asal-usul kelas masing-masing. Penguasa dapat menggunakan bahasa 'kasar'
kepada rakyat kebanyakan. Sebaliknya, rakyat harus mengekspresikan diri kepada
penguasa dalam bahasa 'halus'. Dalam kehidupan politik, pengaruh stratifikasi
sosial semacam itu antara lain tercemin pada cara penguasa memandang diri dan
rakyatnya.
- Kecendrungan Patronage
Pola hubungan Patronage
merupakan salah satu budaya politik yang menonjol di Indonesia.Pola hubungan
ini bersifat individual. Dalam kehidupan politik, tumbuhnya budaya politik
semacam ini tampak misalnya di kalangan pelaku politik. Mereka lebih memilih
mencari dukungan dari atas daripada menggali dukungn dari basisnya.
- Kecendrungan Neo-patrimoniaalistik
Salah satu
kecendrungan dalam kehidupan politik di Indonesia adalah adanya kecendrungan
munculnya budaya politik yang bersifat neo-patrimonisalistik; artinya
meskipun memiliki atribut yang bersifat modern dan rasionalistik zeperti
birokrasi, perilaku negara masih memperlihatkan tradisi dan budaya politik yang
berkarakter patrimonial.
Ciri-ciri birokrasi
modern:
· Adanya suatu struktur hirarkis yang melibatkan pendelegasian wewenang dari
atas ke bawah dalam organisasi
· Adanya posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang masing-masing mempunyai
tugas dan tanggung jawab yang tegas
· Adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi, dan standar-standar formal yang
mengatur bekerjanya organisasi dan tingkah laku anggotanya
· Adanya personel yang secara teknis memenuhi syarat, yang dipekerjakan atas
dasar karier, dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan penampilan.
0 comments:
Post a Comment